ROHIL TINTARIAU.COM Bagansiapiapi , Minggu , 12 Maret 2023 -Bersama surat ini kami bermaksud menanggapi sekaligus memberikan klarifikasi/ hak jawab sehubungan dengan pemberitaan media online Baranews Indonesia dengan judul DPP TOPAN RI Sebut Pemkab Rohil Layak Mendapat Gelar Sarang Tikus KORUPTOR .
Yang terbit pada hari Jumat 10 Maret 2023. Menurut kami pemberitaan tersebut tidak memiliki nilai kebenaran atas keseluruhan isinya tidak didasarkan pada fakta. Tambahan lagi, dengan menyebutkan institusi serta lembaga penegak hukum adalah tidak benar dan berita tersebut bersifat imajinatif dan asumtif belaka secara sepihak.
Kami menekankan bahwa isi berita tersebut tidak mendasar dan cenderung tendensius. Kami memandang bahwa setiap tuduhan harus didasarkan pada fakta yang jelas dan bukti yang konkret.
Kami juga mempertanyakan keabsahan pernyataan Lukman Nur Hakim sebagai Team Investigasi Operasional Penyelamatan Aset Negara DPP (TOPAN-RI) yang menyebut bahwa Pemda Rohil tidak pernah tersentuh oleh aparat penegak hukum. Seharusnya, hal ini perlu diverifikasi secara lebih lanjut dan tidak diperbolehkan melakukan asumsi semata.
Sebagai pemerintah, kami menyadari bahwa korupsi adalah masalah serius yang harus ditangani dengan tegas. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa semua tindakan korupsi yang terjadi akan ditindaklanjuti dengan segera dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan korupsi dan memberikan dukungan terhadap aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Kami percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum akan mempercepat penyelesaian kasus korupsi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Kami menegaskan bahwa sebagai pemerintah, kami akan memastikan bahwa kebijakan yang kami ambil selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat dan penggunaan anggaran yang transparan serta akuntabel. Kami berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Terakhir, kami mengimbau kepada media untuk lebih berhati-hati dalam menyajikan berita, khususnya yang berkaitan dengan tuduhan korupsi. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini masyarakat, sehingga harus memastikan bahwa berita yang disajikan berdasarkan fakta yang jelas dan akurat.
Demikianlah, sebagai pemerintah kami kami meminta agar Media online Baranews Indonesia meminta maaf secara terbuka sekaligus mencabut dan atau meralat artikel berita dengan headline “DPP TOPAN RI Sebut Pemkab Rohil Layak Mendapat Gelar Sarang TikusK ORUPTOR yang menyesatkan dengan sumber berita sepihak dalam jangka waktu 3 x24 jam sejak tertanggal surat ini.
Hal tersebut kiranya perlu menjadi perhatian Bapak dan tim Media Baranews Indonesia untuk meneguhkan makna pers itu sendiri sebagai terdapat pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), dan peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/ III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik,
Sebagai Peraturan Dewan Pers (Kode Etik Jurnalistik) Pasal 3 ayat (1) UU Pers dan Pasal 1, 2, 3, 10 Kode Etik Jurnalistik. Demikian surat klarifikasi/hak jawab ini kami sampaikan, semoga menjadi perhatian serius bagi Bapak dan tim Media Bara News Indonesia.
( Redaksi TR / Sutrisno / Kominfo Rohil , Indra Gunawan, SE, MH )
