Rokan Hilir TINTARIAU.COM., Bagansiapiapi ,Rabu , 22/ 03 / 2017 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Imam Suroso meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rokan Hilir memberikan data valid terhadap sejumlah tenaga honorer yang ada di rohil. Pasalnya, mendengar tentang isu wacananya pemerintah ingin merumahkan tenaga honorer, untuk DPRD minta data ril dari pemerintah, agar tidak ada kegaduhan teman-teman honorer,”kata anggota DPRD Rohil Imam Suroso kepada tintariau.com, Selasa (21/3/2017 | 17:11:19 Wib).
Kata Imam, legislatif sangat berharap ada komunukasi antara pemerintah dengan DPRD, supaya kita bisa mencari solusi bersama supaya isu-isu yang berkembang selama ini bisa kita tipiskan. “Mengenai tenaga honorer saya pribadi jagan sampai ada yang di rumahkan. Masalah tenaga honorer ini gawe ya Bupati,” sebut Politisi Demokrat ini. Lanjut Imam, sebelum revisi UU ASN di sahkan, saya meminta kepada pemerintah jagan merukahkan dahulu tenaga honorer ini. DPRD rohil mendukung penuh baik secara lisan maupun secara tertulis. supaya jagan ada dirumahkan tenaga honorer ini.
“Sebelum ada hasil, kami minta pada pemerintah rokan hilir jagan melakukan perumahan tenaga honorer ini, sebelum revisi UU ASN di sah kan,” terangnya. Tambah Imam, emang ada kabupaten/kota di riau yang melakukan perumahaan tenaga honorer, tetapi kabupaten kota tersebut memangil kembali tenaga honorer tersebut untuk di pekerjakan. “Pada akhir Desember tahun 2016 lalu data tenaga honorer di rohil 12 hingga 13 ribu. Di waktu kita hearing bersama SKPD terkait bulan maret 2017 tersebut jumlah tenaga honorer rohil kita melonjak sampai 19 ribu orang,” paparnya.
Untuk itu, Imam minta kepada pihak BKD supaya mempertegaskan masalah ini kepada komisi A DPRD Rohil. Kita minta data yang tenaga honorer yang capai 19 ribu ini dari mana. Kita tidak ada sistem tipu-tipu, kalau emang 19 ribu ayok mana datanya kami sudah berkali kali meminta data yang rik kepada BKD hingga sampai kini belum kami terima. “DPRD sangat kecewa dengan sikap BKD yang tidak mau memberikan data yang ril kepada DPRD, supaya jelas berapa jumlah tenaga honorer yang ada di rohil. Kalau emang 19 ribu mana datanya. Namun kalau saya memandang BKD tidak ada keterbukaan kepada kita,” tandasnya.
Politisi partai Demokrat berharap kalau ada hearing lagi terkait dengan tenaga honorer, saya meminta angka yang pasti saja, apakah 12, apakah 13 atau 19 ribu. Saya dapat bocoran beberapa waktu lalu pada masa kepada dinas pendidikan masih Ir Amiruddin untuk tenaga pendidikan itu datanya capai 5 ribuan sekarang mencapai 8 ribuan di mana ketemuanya data tersebut. Makanya kita valid kan data itu, karena isu-isu seperti ini semakin hangat. Kami akan bekerja akan hati -hati menagapi isu-isu ini mudahan tidak ada tenaga honorer di rumahkan.
(tintariau.com / Jum’s)
