Rokan Hilir Tinta Riau.com Bagansiapiapi Kamis 25 / 05 / 2016 – Ditengah ketepurukan ekonomi masarakat di Rokan Hililir , sehingga masarakat makin sulit dalam melakukan aktipitas dengan tidak berputarnya perekonomian di Bagansiapiapi oleh pelaku usaha , sebagai bukti dan sudah rahasia umum , bahwa pemerintah Rokan Hilir mempunyai hutang dengan Rekanan Kontraktor ratusan miliart rupiyah di tahun 2016 . dana cair untuk rekanan kontraktor harus menunggu hasil audit Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
Sehingga pelaku usaha , semakin sulit bergerak dalam hal kegiatan usaha di berbagai bidang di tengah masarakat Bagansiapiapi kususnya Rokan Hilir pada ummunya , jelas berdampak pada masarakat , makin bayak dan meningkatnya angka pengangguran ditengah masarakat kita kususnya Bagansiapiapi serta makin meningkatnya kriminalitas , diduga terjadi kriminalitas, Pengelapan dana di Sekretaris Dewan (sekwan) DPRD ROHIL , untuk Pembayaran Dana Berlanganan media
Sementara kita melihat Wakil Wakil rakyat ( Anggota DPRD Rokan Hilir ) hanya bisa berkoar koar , tidak memberikan solusi untuk penyelesaian pembayaran dana untuk media yang berlanganan di Sekwan DPRD Rohil , tidak ada realisasi yang nyata memperjuangkan hak hak dari Biro media yang berlanganan seperti biro media , baik itu media cetak , elektronok serta media online yang ada di kabupaten rokan hilir kata Setrisno Ketua DPC.PPWI KAB. ROHIL .
Biro biro yang ada , mempertanggung jawabkan kepada Pimpinan Redaksinya masing masin untuk penyelesaian segala tunggakan pembayaran adminitrasi keuangan kepada pimpinan redaksi media masing masing , semua itu sebagai hutang biro biro yang ada di Rokan Hilir kata sutrisno
Bayangkan hutang berlanganan media tahun 2016 hanya sanggup akan di bayar dua ( 2 ) bulan, sementara yang sepuluh ( 10 ) bulan tidak jelas Kapan di bayar oleh pihak sekwan DPRD Rohil sementara dana sudah ada , ini tidak manusiawi kata sutrisno , kuat dugaan dana untuk pembayaran ke biro biro yang belanganan di DPRD tahun 2016 , diduga dilakukan pengelapan oleh oknum oknum yang terkat dengan keuangan DPRD Kab.Rohil
Untuk ini perlu di lakukan audit keuangan , dana rutin oleh yang berwajib dalam hal audit keuangan DPRD Rohil, baik itu dari BPK , KPK, POLRI, KEJAKSAAN NENGRI , agar jelas kemana saja dana tersebut di perutukan untuk kegiatan apa saja , semoga laporan masarakat, maupun lembaga suadaya masarakat(LSM) yang sudah masuk di kejaksaan Nengri maupun kekepolisian perlu untuk di tindak lanjuti pihak penegak hukum di negri ini kata Sutrisno
(tintariau.com / Jum’s)
